Soal Inventarisasi Bekas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan

Soal-Soal berikut ini merupakan soal materi Inventarisasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan. Silahkan dibaca dengan cermat dan dikerjakan dengan memilih jawabanmu yang paling tepat.

Kurikulum dan Silabus Pelatihan Penegakan Hukum bagi Polhut

Kurikulum dan Silabus Pelatihan Penegakan Hukum bagi Polhut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Polhut pada kompetensi penegakan hukum khususnya dalam teknik identifikasi tindak pidana kehutanan. Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari yang setara dengan 50 JPL @45 menit yang terdiri dari Teori 20 JPL dan Praktik 30 JPL.  

Laporan Kejadian

Pengertian Laporan Kejadian

Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan pengertian laporan kejadian menurut Pasal 1 angka 17 Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang. 

Soal Ujian Penangkapan Tersangka Tertangkap Tangan

Soal Ujian Materi Penangkapan Tersangka Tertangkap Tangan dapat anda kerjakan disini. Silahkan dibaca dengan baik sebelum memberikan jawaban.

RBPMD dan RP Materi Integritas

RBMPD dan RP Materi Integritas ini merupakan perangkat pembelajaran pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan oleh Balai Diklat LHK Makassar.  Secara lengkap dapat diakses melalui file berikut ini :

Modul RaTA

Konflik sistem penguasaan tanah secara teoritis disebabkan oleh : 1) adanya kelangkaan tanah sebagai tanah garapan; 2) adanya eksternalitas negative, penggunaan lahan oleh suatu pihak merugikan orang lain; 3) adanya ketimpangan struktural termasuk distribusi kewenangan dalam kebijakan pertanahan, dan 4) kompetisi entitas antar-pihak terhadap lahan. Dalam memahami konflik tersebut, diperlukan suatu metode untuk menganalisis masalah/konflik sistem penguasaan tanah secara ringkas yang dapat mendukung pengambilan keputusan sehingga opsi-opsi penyelesaiannya dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL POLHUT

 

LULUS Uji Kompetensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi ASN Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Syarat tersebut digunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dan kenaikan jabatan satu tingkat diatasnya. Syarat pengangkatan pertama bagi CPNS dengan formasi Polisi Kehutanan atau PNS lain yang pindah jabatan ke Polisi Kehutanan. Sedangkan syarat kenaikan jabatan diperuntukkan bagi Polhut yang akan naik jabatan satu tingkat diatasnya.