Diklat Reguler Polisi Kehutanan yang selama ini disebut diklat pembentukan Polisi Kehutanan merupakan Diklat yang berkategori mutlak didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. SKJ.30 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. Karena masuk dalam kategori Mutlak, maka diklat ini merupakan diklat wajib yang harus diikuti oleh Polisi Kehutanan.
Berdasarkan Berita Acara Pelantikan Pengurus IPKI Pusat Periode 2023 - 2026 Nomor : BA.01/PHLHK/PPLHK/PEG.2.0/09/2023 tanggal 19 September 2023, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK Bapak Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM., telah melantik pengurus IPKI Pusat untuk Periode 2023 - 2026 dengan susuna pengurus sebagai berikut :
Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja pejabat fungsional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional, Angka Kredit jabatan fungsional tidak lagi diperoleh dari pengajuan DUPAK berdasarkan butir-butir kegiatan, tetapi angka kredit diperoleh dari konversi predikat kinerja yang biasa dikenal dengan angka kredit konversi.
DLHK NTB, 27 September 2022 melaksanakan rapat koordinasi bersama mitra aparatur pengamanan dan penegak hukum dalam ikhtiar upaya perlindungan dan pelestarian hutan.
Kondisi Hutan makin terdegradasi kritis, bahwa Pencegahan dan Pembatasan Perusakan hutan dari Hulu hingga ke Hilirnya, bahwa untuk mendapatkan kesepahaman gerak langkah dan strategi dalam mengenali modus Perusakan hutan yang terus bermetamorfosis dan penanggulanganntnya, dilaksanakan rakor bertempat di Hotel Jayakarta, kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari jajaran DLHK NTB, UPT. KLHK, Mitra dengan Narasumber dari BAPPEDA NTB, Direktorat Reskrimsus Polda NTB, Korem 162/WB, Kejati NTB dan Kabid Lingkup DLHK NTB.
Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sul-Sel bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dalam menyelenggarakan Diklat Pembentukan Polisi Kehutanan Pola 400 JPL. Diklat ini diselenggarakan di Kampus Balai Pelatihan LHK Makassar dari Tanggal 09 Agustus s/d 22 September 2022.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, maka aturan terkait standar kompetensi jabatan fungsional Polisi Kehutanan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54 Tahun 2015 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan perlu juga diperbaharui. Oleh karena itu Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM LHK telah melakukan penyusunan Draft Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. Sebelum standar yang baru tersebut diberlakukan terlebih dahulu dilakukan validasi sama Polisi Kehutanan di lapangan.
